Pandemi Covid-19 dan Euforia Pilkada

Oleh: Iletna Wati

Mahasiswa Sosiologi Agama 

IAIN Bukittinggi

Pilkada (jakartanews.com)

Virus corona sangat memiliki dampak besar di Negri ini, dalam semua sektor ekonomi masyarakat di Indonesia semuanya terdampak diakibatkan oleh virus corona tersebut. Masyarakat di Indonesia ini pun masih tergolong pro dan kontra terhadap virus ini, ada yang percaya dan ada yang tidak.

Pemerintah dan DPR sudah memutuskan pemungutan suara pemilihan kepala daerah tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Komisi pemilihan umum (KPU) telah membuat aturan untuk melarang kampanye dengan cara tidak menciptakan kerumunan masa seperti rapat umum, serta membatasi pertemuan tatap muka, guna untuk menjaga penularan covid-19. Pada saat pilkada berlangsung, KPU dan Bawaslu harus mematuhi protokol kesehatan seperti jaga jarak, pakai masker, tidak bersalaman, cuci tangan jika bersentuhan dengan aktifitas luar selama menjalankan tugasnya guna untuk menjaga penularan covid-19.

Pelaksanaan Pemilihan kepala Daerah (pilkada) serentak pada tahun 2020 di tengah covid-19 ini menjadi hal yang sulit untuk melakasanakannya. Karna disatu sisi, kita harus menjaga penularan covid-19, disisi lain, pelaksanaan pilkada ini tidak mungkin di tunda. Apabila pelaksaan pilkada dilaksanakan di tengah pandemi covid-19 ini mengkhawatirkan akan meningkatkan jumlah kasus positif covid-19 akan bertambah di Indonesia.

Kita lihat dari sisi politik, penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) di Indonesia ternyata tak terhalangi oleh virus corona ini, contohnya saja di daerah Sumatera Barat, berbondong-bondong Paslon dan pendukung Paslon mengantarkan Paslon nya ke KPU untuk melakukan pendaftaran menjelang pilkada. Masyarakat terasa di bingungkan, karena nyatanya kebijakan politik di beri kesempatan, disisi lain rakyat yang lain di batasi aktifitasnya.

Antara percaya dan tak percaya di kala Psbb di gembar gemborkan namun disisi lain, pilkada tetap di bolehkan. Setelah kami melakukan sebuah wawancara dengan salah satu  masyarakat pendukung Paslon kepala daerah, dia mengatakan “bahwasanya pemilihan pilkada ini haruslah tetap dilaksanakan namun harus tetap memperhatikan Protokol kesehatan”.

Seharusnya pemerintah haruslah menyeimbangkan dan membatasi tanpa melakukan sistem tebang pilih kepada masyarakat dalam kepentingan apapun. Sehingga tidak adanya konflik antara pemerintah dengan masyarakat, agar negara kita ini menjadi tentram dan damai.

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.